Menerapkan metode sistem akuntabilitas berbasis kinerja di sektor publik Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) CPMK Setelah mengikuti mata kuliah Manajemen. Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90234 Facebook; YouTube;2. Akuntabilitas. Apabila masyarakat tidak mengetahui barang dan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah (bagaimana barang tersebut. Akuntabilitas pelayanan publik harus dibangun berseiring dengan perkembangan masyarakat yang multi cultur . menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan. Akuntabilitas Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemajuan teknologi informasi juga merupakan solusi dalam memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, keterpaduan sistem. Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan hak asasi manusia (HAM). (2010) . 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik dibidang pertanahan, dimana pelayanan yang akuntabel yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik/masyarakat sebagai pengguna jasa. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan; 2. Akuntabilitas Pelayanan Publik - Kelompok 2. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif sudah selayaknya ;. Asas pelayanan publik adalah: Transparansi: Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. b. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum. Untuk mewujudkan organisasi publik yang akuntabel harus mengandung mekanisme berikut : 3. Yuliardi Agung Pradana, ASN – Lembaga Administrasi Negara RI. Akuntabilitas Pelayanan Publik - Kelompok 2. Berikut adalah beberapa di antaranya: 1. Akuntabilitas publik adalah sebagai suatu upaya untuk memberikan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh unit organisasi atau pihak-pihak yang berekpentingan secara terbuka kepada. Akuntabilitas terkait dengan kinerja aparatur sipil negara atau pegawai pemerintahan, karena hal inilah yang membedakan akuntabilitas dengan cara-cara yang lebih tradisional dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan suatu kebijakan atau program. 2. Kualitas Pelayanan Publik, (2) Hubungan Akuntabilitas dengan Transparansi, (3) Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi secara parsial terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Ternate, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) dalam upaya peningkatan Akuntabilitas, peningkatan pelayanan publik serta peberantas Anti Korupsi melaksanakan kegiatan Rapat SIPKUMHAM, Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertempat di. • Selasa, 02/05/2023 •. ) Penataan dalam sistem manajemen sumber daya manusia; 4. bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 9. [2]. Tinggal bagaimana penerapan dalam praktik kesehariannya. Terlihat pelayanan publik masih menjadi fokus pemerintah dalam konteks reformasi birokrasi periode ini. Dalam hal ini, transparansi mencakup segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan, seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan yang dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik. Disampaikan dalam Seminar Lokakarya Nasional Dimensi Politik Pelayanan Publik: Partisipasi, Transparansi & Akuntabilitas pada tanggal 8-9 Oktober 2003 di Hotel Indonesia Jakarta. Adanya kepatuhan terhadap standar waktu. Terma-terma customer atau consumer menjadi. 4. transparansi dan akuntabilitas pelayanan masyarakat terutama yang menyangkut kepastian prosedur, waktu, dan pembiayaan pelayanan publik. MetodeStudi Tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik di Kantor Samsat (Neni Rofianti) 6147 4. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya, karena bagaimana. Budaya Paternalisme. organisasi sektor publik berasal dari kegunaannya dalam mengestimasi pendapatan dan jumlah tagihan yang diberikan. 000 2. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Pelayanan) yang. Pertanggung jawaban secara horizontalPajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). Dari 6 indikator yang digunakan hanya satu indikator yang memenuhi akuntabilitas. Akuntabilitas publik merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan juga berimplikasi pada prinsip transparansi, efektifitas, efisiensi dan partisipasi. Disampaikan dalam Seminar Lokakarya Nasional Dimensi Politik Pelayanan Publik: Partisipasi, Transparansi & Akuntabilitas pada tanggal 8-9 Oktober 2003 di Hotel Indonesia Jakarta. Pengembangan Survey. "Proses membangun akuntabilitas kinerja sebenarnya adalah wujud nyata proses membangun revolusi mental," kata Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, M. REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN. . Untuk itu, akuntabilitas publik harus ditopang oleh tiga unsur yang merupakan tiga pilar utama dari akuntabilitas publik, yaitu : buruknya kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi indonesia antara lain belum dijalankanya apa yang disebut dengan tranparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimana akuntabilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam menekan tingkat korupsi, Menurut Klitgaard et all secara umum pola yang menjadi penyebab merebaknya korupsi dapat di ungkapkan dengan. Nilai akuntabilitas penting untuk diadopsi dalam sistem pelayanan publik yang dalam eksistensinya sebuah negara bergantung pada masyarakatnya. Penyelenggaraan pelayanan publik juga dapat didukung asas-asas pelayanan publik yakni Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Kesamaan Hak, Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Studi Tentang Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Dinas PendidikanKotaTanjung Balai. Nilai dan Prinsip Etika Pelayanan Publik 176 viii. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh positif kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, sistem elektronik samsat dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraanAkuntabilitas kinerja pelayanan publik, ini dapat dilihat dari berbagai proses yang meliputi : tingkat ketelitian ( akurasi ), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan ( termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan ), dan kedisiplinan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan. 8Mardiasmo, Reformasi Pengelolaan Keuangan Publik Menuju Akuntabilitas Publik,. Faktanya bahwa dalam menjalankan sebuah pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat terdapat beberapa Permasalahan etika yang sering timbul pada pelaksanaan pelayanan publik dipemerintahan yakni sifat sombong atau tidak mau menerima sebuah kritik yang diberikan oleh masyarakat. adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Pelayanan Publik Pelayanan publik menurut Sinambela (2005:5) adalah sebagai setiap yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik. Akuntabilitas Sebagai Unsur Pemerintahan. Terciptanya akuntabilitas dengan adanya koordinasi, sosialisasi program, komunikasi yang efektif, kompetensiBerulang-ulang masyarakat mendengar kata Pelayanan Publik. According the efficien and. Akuntabilitas merupakan instrumen kegiatan kontrol yang terkait dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya dengan transparan kepada masyarakat. Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT UPTD Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. Suatu pertanyaan yang mungkin perlu dikemukakan adalah seberapa jauh warga dapat menilai tindakan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik ? Hal ini tentu sangat tergantung pada transparansinya. dalam pelayanan publik secara efektif, efisien, dan transparan. Ide awal pelayanan publik. Harus cepat dan responsif terhadap situasi yang dihadapi, sekaligus tetap akuntabel, itu adalah sebuah kombinasi yang tidak mudah. Adanya pelayanan publik yang murah biaya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana akuntabilitas dalam pelayanan pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Nilai dan prinsip tata kelola yang baik tercermin dari hubungan antara otoritas publik dalam menyediakan pelayanan public (Aziz et al. A. dimiliki oleh para stakeholder”. Sebagaimana kita tahu, negara Indonesia menganut sistem demokrasi. Hal ini juga bertujuan untuk. Penyelenggaraan organisasi publik. 25/2009 tentang Pelayanan Publik telah memberikan pedoman agar unit pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur. 2007. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif dengan. OMBUDSMAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK Pftfi flftfkTh Dftfi I Thft Y fkfiTh OMBUDSMAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK Pftfi flftfkTh Dftfi I Thft Y fkfiTh yang amat piawai dalam bidang pelayanan publik. Pertama, pelayanan publik itu politik, soal relasi rakyat sebagai warga dengan pemerintah. Transparansi menunjuk pada kebebasan memperoleh informasi. Vol. Akuntabilitas Pelayanan Publik. Harbani Pasolong. 2003. Prosedur PelayananPemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 68). Pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 1. Nurdin Nara, M. AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN TATANGA KOTA PALU (STUDI PELAYANAN PENGURUSAN KTP) M. Nilai, Tradisi, dan Simbol dalam Birokrasi. pengembangan aturan hukum (rule of law). Ini sesuai dengan pesan yang disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada ASN Kemenag saat menerima predikat WTP atas LKKA 2020, pada. Akuntabilitas Keuangan. memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Keterbukaan informasi publik merupakan poin penting bagi terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik, dimana tidak ada lagi 'sekat' penghalang masyarakat untuk mengetahui apa saja yang telah diperbuat oleh penyelenggara pelayanan publik, khususnya terkait dengan standar operasional. Mahmudi. Pelayanan publik pada hakikatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparat negara sebagai abdi masyarakat, abdi bangsa, dan abdi negara. Akuntabilitas pelayanan publik adalah kemampuan aparatur pemerintah dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhan perpajakan secara terbuka dan transparan (Susilawati & Budiartha, 2013). 16 2. Kita semua bisa. Sos, M. Prinsip akuntabilitas adalah siapa yang harus bertanggung jawab, kepada siapa harus bertanggung jawab, untuk apa mereka bertanggung jawab, dan apa konsekuensinya dari tanggung jawab tersebut. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press; Wibawa, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun kini, benang kusut birokrasi itu mulai bisa diurai dengan konsep Mal Pelayanan Publik (MPP). Sumber Daya Aparatur Pelayanan Publik 6. Pengelolaan keuangan di sektor publik, terutama di bidang pelayanan masyarakat, akuntabilitas sangat diperlukan sebagai informasi tidak hanya bagi pemerintah, namun juga informasi yang berguna bagi masyarakat. Dalam Nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik) Nasional pada tahun 2022 meningkat menjadi 3,87 dimana sebelumnya 3,79 (2021). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press; Wibawa, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik lebih berorientasi pada. Apabila ASN dapat mengelola perubahan dengan berdasarkan pada sikap bela negara dan memperhatikan nilai Pancasila, maka dalam mengelola perubahan ASN juga telah menerapkan prinsip akuntabilitas. Ide awal pelayanan publik memang berasal dari sektor swasta, kemudian ditransformasi dalam sektor publik (Chris Skelcher, 1992). Disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. Mata diklat ini disajikan dengan proses experiential learning, yang memberikan penekanan-A. Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB): Studi Kasus Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan. , & Hartono, A. Untuk memanfaatkan ruang-ruang partisipasi warga yang dijamin oleh UU Pelayanan Publik secara optimal, YAPPIKA-ActionAid (YAA), dengan didukung oleh Program Empowering Access to Justice (MAJu), menyusun Buku Saku Pengawasan dan Advokasi Pelayanan Publik. PAN/2/2004 yaitu persyaratan teknis dan administrative harus. Kategori. Satu hal yang mendasar yang membedakan inovasi di sektor publik dengan inovasi di sektor swasta adalah. Teori Administrasi Publik. Akuntabilitas Outcome- tanggungjawab untuk hasil. 2. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu disebabkan karena para apparat birokrat memandang bahwa. 1. Teori Administrasi. a. 262 Untuk penggunaan indikator kinerja,Penyelenggaraan pelayanan publik harus berpedoman pada asas penyelenggaraan pelayanan publik. New York: Greewood Press. Melakukan pelayanan publik yang sangat vital bagi kepentingan umum. Penerapan akuntabilitas adalah untuk membuat jalannya. 1 Konsep Transparansi dalam Pelayanan Publik. JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah membangun Portal Pelayanan Publik. pelaksana pelayanan publik Dengan menerapkan sistem akuntabilitas di dalam pelayanan publik, maka sekali lagi pemerintah daerah akan ditempatkan pada posisi yang setiap saat dapat dievaluasi kinerjanya, dikoreksi dan disempurnakan, dan dipertanggungjawabkan tidak saja ke dalam organisasi pemerintah daerah tetapi juga ke. KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN TALIKURAN KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA Oleh Cliff M. Disusun oleh : Fatmawati (CA417111159) Tyagita Graha Resyanti (CA116111098) PROGRAM STUDI SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI TAHUN AKADEMIK. Tanggung jawab, berarti memiliki otoritas untuk bertindak, mampu mengendalikan, bebas memutuskan, mampu bertindak rasional, konsisten dan dapat dipercaya dalam melakukan penilaian atau keputusan. Ini dikarenakan sumber pembiayaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan hasil pajak yang disetorkan masyarakat sehingga secara otomatis masyarakat memiliki andil dan peran dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Akuntabilitas ASN menjadi hal yang penting dalam penerapan perubahan organisasi dan lingkungan. akuntabilitas, yaitu bahwa proses, produk dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, karena aparat pemerintahPelayanan publik pada dasarnya merupakan pemberian pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai warga negara. akuntabilitas pelayanan publik, dan kewajiban . Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : (1) Penerapan Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Pelayanan Publik, (2) Hubungan Akuntabilitas dengan Transparansi, (3) Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi secara parsial terhadap Kualitas Pelayanan Publik. JAKARTA – Partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. pelayanan publik dan terdiri dari enam area perubahan diantaranya ialah: 1. Makalah. Downloadable! Akuntabilitas publik adalah sebagai suatu upaya untuk memberikan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh unit organisasi atau pihak-pihak yang berekpentingan secara terbuka kepada pihak-pihak yang memberikan pertanggungjawaban tersebut. Pelayanan izin usaha yang selama ini telah diterapkan oleh instansi terkait, menempuh proses yang Unsur Akuntabilitas Publik. layanan, peningkatan kinerja, sekaligus akuntabilitas program-program Badan Publik. dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang. Saat ini banyak penyelenggara pelayanan publik yang telah melakukan pembangunan Zona Integritas (ZI). Pertanggungjawaban pelayanan publik yaitu : 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan Pengurusan e-KTP di Kelurahan GlugurEtika Pelayanan Publik di Indonesia Mashur Hasan Bisri1 Bramantyo Tri Asmoro2 1Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Harbani Pasolong. Hasilnya, indeks pelayanan publik kementerian dan lembaga mendapat nilai 4,00 atau. Kata kunci: etika, pelayananan publik dan azas umum pemerintahan yang baik. PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas. pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. Hasim A. memperbaiki kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik. Rahardian, M. 283 ix. a. sebesar 23% (100% - 77%). dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan . Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pelayanan publik adalah faktor-faktor yang bisa menghambat atau menggagalkan terciptanya akuntabilitas dalam. Setidaknya terdapat 8 area perubahan reformasi birokrasi yang harus dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Page 73 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN. Menurut Bowen, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi yang sangat penting, yaitu: Alat kontrol berjalanya demokrasi. Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, system informasi manajemen, dan prosedur administrasi. akuntabilitas pelayanan masyarakat terutama yang menyangkut kepastian prosedur, waktu, dan pembiayaan pelayanan publik. Proses pelayanan publik harus mengedepankan prinsip transparansi kepada masyarakat agar tidak terjadi keluhan dan anggapan negatif dari masyarakat yang. Akhirnya, masyarakat juga perlu diberdayakan dan dilibatkan sesuai paradigma good governance melalui pembangunan infrastruktur politik yang dimaksudkan guna meningkatkan “bargainning position” mereka termasuk agar mampu. berjalannya pelayanan publik dengan baik yaitu: Masalah struktural birokrasi yang menyangkut penganggaran untuk pelayanan publik. 3. Sasi; Janis, N. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik, keadilan pada pelayanan publik dapat dicapai. Ditinjau secara lebih khusus, pengertian inovasi di dalam pelayanan publik bisa diartikan sebagai prestasi dalam meraih, meningkatkan, dan memperbaiki efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik yang dihasilkan oleh inisiatif pendekatan, metodologi, dan alat baru dalam pelayanan masyarakat. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Selain itu,MAKALAH MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK. akuntabilitas dapat terpenuhi sehingga baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah benar-benar tercipta good governance.